STORINEWS.COM – Usaha Pemerintah Menjaga Harga Minyak Goreng agar tetap terkendali, sehingga tidak melonjak lagi. Dalam aturan tersebut, termasuk menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Nah, menurut akademisi dan Ketua LPEUM UI dari Univesitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha mengungkapkan DMO ini adalah sebuah kebijakan yang bertujuan agar ekspor CPO tercukupi. Hingga saat ini pemerintah tak punya perhitungan yang jelas, sehingga DMO ini perhitungannya menjadi tidak jelas.
“Kenaikan harga minyak goreng disebabkan harga CPO yang kuantitasnya meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan DMO. Hal itu menjadi kebijakan yang dibuat berdasarkan mengenai suatu masalah. Apakah hipotesisnya itu benar? Karena apabila tidak sesuai ekspetasi, akan merugikan perekonomian bagi masyarakat,” katanya, Sabtu (17/9/2022)..
Baca Juga : Dompet Digital DANA Membantah Fasilitasi Judi Online
Dia merekomendasikan agar kebijakan ini dihapus karena akan berpengaruh ke pasokan dan pertumbuhan ekonomi. “Dengan demikian, langkanya minyak goreng itu bukan disebabkan oleh tidak tersedianya CPO dalam negeri. Pembatasan ekspor atau penghentian ekspor bukan merupakan kebijakan yang benar,” ungkapnya.
Kebijakan DMO dan DPO ini diterapkan pemerintah melalui Kementrian Perdagangan selama lebih dari 6 bulan. Kebijakan non tarif berrier ini membatasi volume ekspor yang berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejak kebijakan DMO dan DPO diberlakukan, dampak yang paling disarankan adalah pemerintah tanda buah segar (TBS) turun dan petani sawit mengalami kesulitan menjual TBS. Menurutnya, hal ini karena pemerintah tidak mempunyai kajian yang mumpuni terkait kebijakan DMO dan DPO sebelum diberlakukan.
“Karena terbukti inefisien, sebaiknya kebijakan DMO dan DPO dihapus. Jika ini dilakukan, otomatis, harga TBS akan naik dengan sendirinya serta produktivitas dan kesejahteraan petani meningkat,” kata Eugenia.
Pemerintah bisa menggunakan cara lain berupa pungutan ekspor dan bea keluar untuk mengendalikan volume ekspor CPO. Hasil pungutan ekspor CPO seharusnya dapat digunakan untuk melakukan subsidi minyak goreng sehingga harga dapat di kendalikan.
Menurut Eugenia, kenaikan harga minyak goreng selama ini bukan disebabkan oleh ketersediaan CPO di dalam negeri, namun karena terjadinya kenaikan harga CPO di pasar internasional. Naiknya harga minyak goreng juga dipengaruhi oleh kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang membuat produsen mengurangi suplai sehingga terjadi kelangkaan.
Baca Juga : PPATK Temukan Transaksi Judi Ratusan Triliun, Mengalir ke Pelajar hingga Jenderal Polisi.
2 thoughts on “Usaha Pemerintah Menjaga Harga Minyak Goreng”