Sampai Kini Pertalite Lebih Banyak Di nikmati Masyarakat

Storinews.com – Sampai kini Pertalite lebih banyak kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini terbukti tidak efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, karena prakteknya yang salah sasaran. Contohnya BBM subsidi jenis Pertalite yang ternyata masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu atau orang-orang kaya.

Selain itu Sejumlah massa dari berbagai elemen seperti mahasiswa hingga ibu rumah tangga memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menolak harga BBM naik pada Kamis, 15 September 2022.

Selain mahasiswa, kelompok emak-emak yang tergabung dalam Konsolidasi Perempuan Pejuang Indonesia juga menyuarakan aspirasi terkait kebijakan penyesuaian harga BBM. Para perempuan itu bergabung dengan mahasiswa yang berada di barisan depan.

Dalam kesempatan itu, Komaidi mengurai data yang diperoleh lembaganya bahwa sepanjang 2022 pemerintah telah menganggarkan subsidi energi yang amat besar, mencapai Rp 502 triliun. Namun sayangnya, dana sebesar itu lebih banyak habis untuk mensubsidi BBM yang 80 persennya dinikmati masyarakat mampu.

Dia mencontohkan pada BBM Subsidi jenis Pertalite, yang sebanyak 70 persen atau 20,3 juta Kiloliter (KL) per tahun, dikonsumsi oleh kendaraan roda empat. Sedangkan kendaraan roda dua hanya menggunakan sebanyak 8,7 juta KL per tahun, atau sekitar 30 persen. Rata-rata konsumsi BBM kendaraan roda dua hanya 2,5 liter sekai transaksi, sedangkan roda empat mencapai 23,5 liter sekali transaksi.

“Kalau roda empat yang mengkonsumsi Pertalite itu angkutan umum kita bisa terima. Karena masyarakat bawah yang tidak punya mobil naik angkutan umum. Tapi faktanya dari 20,3 juta KL konsumsi roda empat itu, sebagian besar atau 98,7 persennya adalah mobil pribadi. Angkutan umum hanya 0,4 persen, taksi online 0,6 persen, dan taksi 0,3 persen. Yang punya mobil pribadi kan orang mampu,” ujar Komaidi.

Baca Juga : Demo Kenaikan BBM Hari ini, Ribuan Polisi Amankan Aksi PA 212

“Artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

Terkait dengan potensi naiknya harga-harga barang akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut Komaidi harus ada pengawalan tersendiri dari pemerintah. Karena sebenarnya, harga energi hanyalah sebagian kecil dari komponen penentu harga barang.

Komponen terbesar penentu harga barang adalah harga bahan baku yang mencapai 79 persen. Selain itu, komponen terbesar lainnya adalah upah tenaga kerja.

“Ini kalau tidak dikawal oleh pemerintah, pelaku usaha akan menaikkan harga barang seenaknya, dengan alasan harga BBM naik. Pengawalan ini harus detail di semua lini, dan jelas hitungannya. Domain terbesarnya ada di Kementerian Perdagangan. Kebijakan pengawalan kenaikan harga barang ini dilakukan semua negara. Contohnya di Malaysia, kalau dalam menaikkan harga barang pengusaha tidak mau ikut ketentuan pemerintah, maka bisa dicabut izin usahanya,” pungkas Komaidi.